Cara Nelayan Siasati Unbankable dengan Arisan

Di kawasan Kepulauan Seribu, sering terdengar kata “bekas nelayan” atau dengan bahasa yang lebih santun: para pelaku alih profesi. Salah satunya, Abidin, yang telah beralih profesi dari nelayan di area Pulau Lancang, menjadi “Grab Kapal” alias melayani jasa transportasi penyebrangan antar pulau di Kepualuan Seribu, DKI Jakarta. Abidin baru saja menutup telfon dari rekannya sesama nelayan alih profesi, yang akrab disapa Pak Palaloi. “Habis dari sini, satu jam lagi saya lanjut ke Pulau Rambut. Ada klien lagi yang minta diantar,” tutur Abidin, 47 tahun kepada Maritime Fairtrade.

Tampak ada warung makan yang berjarak hanya sekitar 100 langkah dari tempat berlabuhnya kapal-kapal pengangkut penumpang di pelabuhan Pulau Lancang, yang kemudian menjadi tujuan Abidin. Warung itu menjadi tempat Abidin biasa bersantai sejenak, menunggu waktu menuju perjalanan berikutnya. Mereka menjual makanan dan minuman bagi para nakhoda kapal dan anak buahnya. Rupanya di warung itu sudah ada Pak Palaloi. Mereka berdua pun saling sama.

Kepada Abidin, Pak Palaloi menanyakan tentang rencana membetulkan propeller kapalnya yang sudah patah sebelah, sehingga kecepatan kapalnya tidak maksimal. Pak Palaloi berencana membantu Abidin memperbaiki propeller (baling-baling) kapalnya, lewat skema menarik. Inilah yang membuat Maritime Fairtrade ingin mengulas lebih dalam tentang makna dari skema tersebut. “Jadi karena Abidin cukup tinggi jam berlayarnya (istilahnya sama dengan jam terbang bagi pilot, red), maka saya memudahkan prosesnya saja,” ungkap Pak Palaloi.

Pak Palaloi pun menjelaskan, lantaran kondisi seperti itu, Abidin perlu propeller baru seharga Rp 45 ribu untuk menggantikan yang telah rusak. Selain propeller baru, dia juga harus mengeluarkan biaya lagi sebesar Rp 55 ribu, untuk sebuah jasa ringan yakni melepas pasang propeller. “Memang murah biaya lepas-pasang propeller. Yang mahal adalah kalau ada kerusakan serius, misalnya turun mesin kapal. Dan itu tergantung besar atau kecilnya kapasitas mesin,” ujar Pak Palaloi dengan logat khas Bugis.

Biayanya bisa dibilang tak jauh beda dengan jasa turun mesin mobil atau bis. “Tergantung jenis kendaraannya ya toh?” imbuh Pak Palaloi. Anggap saja, misalnya, ada pemilik kapal atau pelaku jasa transportasi antar pulau, atau bahkan nelayan yang terpaksa harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah karena kerusakan serius di mesin kapalnya, maka mereka tak harus pusing tujuh keliling lantaran kesulitan keuangan. “Kami ada skema untuk hal ini,” ungkapnya. Skema apa yang dimaksud?

Koperasi Nelayan

Meskipun mereka seolah telah mendapatkan label kaum yang tidak terdukung akses pembiayaan perbankan alias unbankable, namun dengan inovasi-inovasi yang muncul di tengah cara menjalankan usaha yang tradisional, mereka tetap bisa hidup dengan layak. Dari kedua orang tersebut, Abidin dan Pak Palaloi, tampak sekilas bahwa mereka memilih beralih jadi pelaku usaha transportasi antar pulau, untuk lari dari profesi nelayan. Padahal sebenarnya tidak juga. Masih banyak nelayan di Pulau Seribu, terutama yang berada di area paling utara pada kawasan gugusan Kepulauan Seribu.

Abidin dan Pak Palaloi memilih alih profesi lantaran tempat tinggal mereka. Pulau Lancang adalah pulau yang masih terletak di area tengah gugusan pulau Kepulauan Seribu. Di area itu, penduduknya lebih cocok melayani jasa transportasi antar pulau, ketimbang jadi nelayan. “Karena ikan-ikan di area tengah lebih sedikit dari yang di utara. Maka nelayan lebih banyak di kawasan gugusan utara. Jadi kami alih profesi jadi “Grab Kapal” bukan karena anggapan bahwa jadi nelayan menyedihkan. Tapi karena pertimbangan lokasi,” ujar Abidin.

Maka baik Abidin maupun Pak Palaloi serta para pelaku jasa transportasi antar pulau lainnya, sepakat untuk mengkritisi mereka yang men-judge bahwa kehidupan para nelayan menyedihkan. Lalu bagaimana cara Abidin dkk, serta nelayan di sana mengatasi kebutuhan profesinya yang telah dijalani bertahun-tahun dengan label unbankable tadi? Inilah yang menarik. Mereka justru membalikkan kondisi yang memberi semangat baru, bahwa berurusan dengan bank adalah riba. “Jadi biar saja dibilang unbankable oleh masyarakat. Tapi ada nilai positifnya, yaitu kita terhindar riba,” ungkap Pak Palaloi.

Pekerja yang bekerja di kapal antar pulau.

Arisan

Adapun skema yang mereka lakukan dalam mengatasi kendala, seperti yang telah diungkap sebelumnya, menurut penuturan Abidin, para nelayan memanfaatkan skema arisan yang diterapkan di koperasi nelayan. Skema arisan pada intinya adalah pemenuhan likuiditas keuangan secara bergulir dari para anggotanya, seperti arisan antar RT, tetangga, atau komunitas masyarakat.

Ada ketentuan bagi anggota baru koperasi, bahwa mereka baru bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman koperasi setelah tiga bulan menjadi anggota. Kemudian ketika gilirannya mendapat uang arisan, ada kewajiban setor sebesar 5% ke koperasi sebagai simpanan sisa hasil usaha (SHU) yang bisa diambil ketika dia mengundurkan diri dari anggota koperasi.

Lalu, misalnya ada 20 orang anggota koperasi nelayan, maka setiap orang diharuskan menyerahkan simpanan wajib koperasi sebesar Rp 50 ribu. Ada juga simpanan tidak wajib yang jumlahnya sukarela. Simpanan wajib dan tak wajib inilah yang akan digulirkan.

Jumlah maksimal pinjaman koperasi pun sejumlah total uang simpanan wajib yang disetor para anggota dalam sebulan. Misalnya jumlah anggotanya 20 orang, maka maksimal uang yang bisa dipinjam adalah Rp 1 juta, dengan pengembalian enam kali cicilan tanpa bunga. Selama masih dalam kewajiban mencicil, maka si nelayan tidak bisa meminjam di koperasi yang bersangkutan. Karenanya, banyak nelayan yang menjadi anggota koperasi di tempat lain.

Koperasi nelayan juga difungsikan seperti toko yang bisa beli dengan cara utang. Karena salah satu kesepakatannya ialah koperasi tersebut melayani kebutuhan peningkatan profesi nelayan. Harga jual di koperasi sudah fix, lantaran barang bisa dicicil hingga tiga tahun. Misalnya ketika ketika ada memerlukan mesin tempel baru untuk kapalnya, mengganti yang telah rusak. Maka dia akan membeli mesin baru, misalnya seharga Rp 3,5 juta dengan kesepakatan pelunasan dua tahun, tanpa bunga.

Tak dipungkiri, memang perputaran investasi nelayan dengan cara seperti itu tidak bisa membesarkan skala bisnis perikanan di sana. Kondisi perekonomian nelayan pun bisa dibilang stagnan. Namun setidaknya kehidupan tetap berjalan dan permasalahan masih dapat diatasi.