Indonesia: Protes besar-besaran menentang kenaikan harga BBM

Presiden Jokowi resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada hari Sabtu, 3 September 2022. Padahal, sebelumnya Jokowi berjanji tidak akan menaikkan harga BBM sampai akhir tahun. Jenis BBM yang naik adalah pertalite, solar dan pertamax. 

Dengan kenaikan ini, maka harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian, pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.

Mersepon kenaikan itu, Sejumlah elemen masyarakat berdemonstrasi untuk memprotes kebijakan pemerintah itu. Demonstrasi itu digelar oleh sejumlah organisasi mahasiswa dengan membawa tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan harga BBM.

Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk berisi tuntutan aksi.

Massa aksi dari kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Milenial berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Massa berasal dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). 

Mereka mendatangi Kompleks Parlemen sambil membawa bendera dan langsung memasang spanduk bertulisan penolakan kenaikan harga BBM. “Tolak Kenaikan Harga BBM,” demikian tulisan dalam spanduk yang dipasang massa aksi. Spanduk itu dipasang di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI dan tembok pembatas Tol Dalam Kota.

Beberapa perwakilan organisasi mahasiswa tampak berorasi dan menyampaikan protesnya terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok mahasiswa tersebut tidak menggunakan mobil komando untuk berdemonstrasi. Mereka hanya mengandalkan spanduk dan pengeras suara untuk menyampaikan protes kenaikan harga BBM. 

Masa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” di Gedung DPR/MPR.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa Milenial bersama GMNI dan HMI Cabang Jakarta Barat tak peduli berapa banyak massa yang hadir, kami akan tetap menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM,” kata orator.

Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri menyampaikan, ada empat tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. “Kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Syukri. 

Tuntutan berikutnya, kata Syukri, mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Kemudian, mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. “Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” ucap Syukri. 

Mahasiswa melakukan aksi teatrikal saat menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Buruh akan turun ke jalan Menyusul kelompok mahasiswa, massa aksi dari serikat buruh juga akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Aksi protes tersebut menurut rencana akan dilaksanakan serentak oleh para buruh di seluruh wilayah Tanah Air pada hari ini. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, demo serikat buruh akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI. 

Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi tersebut rencananya akan digelar serentak di 34 provinsi. Khusus di Gedung DPR/MPR RI, aksi demonstrasi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu diperkirakan bakal diikuti hingga 5.000 buruh dari berbagai wilayah. 

“Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang yang dipusatkan di DPR/MPR RI,” ujar Iqbal.

Seorang mahasiswa mengibarkan bendera merah putih di pintu gerbang Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Menurut Iqbal, aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI dilakukan untuk mendesak anggota dewan membentuk panitia kerja atau panitia khusus untuk membahas soal kenaikan harga BBM.  “Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan,” kata Iqbal.

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Arin menyebut kenaikan harga BBM akan berdampak beberapa hal pada masyarakat menengah ke bawah. Berikut penjelasannya.

Penurunan Daya Beli

Pertama, akan timbul penurunan daya beli dalam jangka pendek karena income effect (dampak pendapatan) yang mengalami penurunan. Meski demikian, bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga. 

Khususnya kelompok rumah tangga terbawah atau miskin yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi masalah cashflow jangka pendek.

Naiknya Harga Bahan Pokok

Selanjutnya, adalah kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga ini akan sangat berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Tentu memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya pandemic Covid-19,” tutur Arin.

Peningkatan Angka Pengangguran

Ketiga, kenaikan harga BBM juga berdampak pada aspek sosial masyarakat. Salah satunya peningkatan angka pengangguran.

Pasalnya, BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Kenaikan harga BBM akan membebani biaya produksi. Akhirnya, perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi produksi.

Maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

Kemiskinan

“Keempat, dengan meningkatnya angka pengangguran, maka akan berujung pada peningkatan juga tingkat kemiskinan Indonesia,” tuturnya.

Arin menjelaskan data BPS per Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975 persen dibandingkan September 2021 atau menjadi sekitar Rp 505.469.

“Sehingga tidak salah jika kondisi-kondisi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM mendorong timbulnya permintaan akan kebijakan kompensasi, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM,” katanya.

Mahasiswa memprotes kenaikan harga BBM pemerintah.

All photos credit: Iqbal Ramdhani

The best maritime news and insights delivered to you.

subscribe maritime fairtrade

Here's what you can expect from us:

  • Event offers and discounts
  • News & key insights of the maritime industry
  • Expert analysis and opinions on corruption and more