Dari pengamatan di media sosial yang dilakukan oleh Maritime Fairtrade, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada polisi saat ini berada di titik rendah. Salah satu buktinya adalah hashtag #SatuHariSatuOknum yang semakin sering dilihat di linimasa Twitter. Hashtag itu berisikan kelakuan-kelakuan aneh, ada pula beberapa yang jelas-jelas melanggar hukum, dari beberapa petugas kepolisian.

Melalui unggahan-unggahan dengan hashtag itu, dengan mudah dapat ditemukan petugas-petugas kepolisian tidak bertanggung jawab yang tertangkap menggunakan narkoba atau melakukan pemerasan kepada masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum. Ada pula beberapa petugas kepolisian yang ketahuan melakukan pelecehan seksual melalui aplikasi WhatsApp ataupun lainnya.

Masalah-masalah itu diperparah dengan kejadian luar biasa yang baru beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus tiga orang jenderal polisi yang dijadikan tersangka pada kasus pembunuhan seorang brigadir polisi. Di kasus yang saat ini sedang dalam proses persidangan itu, seorang jenderal bintang dua bahkan sedang terancam mendapatkan hukuman mati. Jenderal itu juga turut diduga merupakan kepala kelompok ilegal di internal polisi yang melindungi sindikat perjudian online di Indonesia.

Masih ada lagi juga kasus penembakan gas air mata di stadion sepak bola usai laga big match antara Persebaya VS Arema di awal Bulan Oktober lalu. Lebih dari 100 orang harus tewas dan lebih dari 400 orang lainnya terluka karena upaya penanggulangan kericuhan yang terjadi usai pertadingan. Di kejadian itu, polisi diduga melakukan lebih dari 10 kali tembakan gas air mata. Hal itu menjadikan lebih dari 35 ribu penonton berebut akses keluar stadiun. Korban-korban berjatuhan akibat saling injak di tengah kericuhan yang terjadi.

Masih ada pula upaya perampokan yang coba dilakukan oleh tiga anggota Polrestabes Medan beberapa hari yang lalu di awal Bulan Oktober. Ketiga pelaku itu berupaya melakukan perampokan dengan berpura-pura membeli motor korban yang sedang dijual. Beruntung upaya kejahatan itu berhasil digagalkan.

Mencoba membawa isu ini ke tengah masyarakat, Maritime Fairtrade berhasil memastikan jika masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak percaya kepada polisi. Iqbal, mahasiswa salah satu universitas terkemuka di Surabaya, mengaku sangat tidak percaya kepada polisi. Alasan terbesar dari ketidakpercayaannya itu menurutnya sedikit personal. “Saya pernah, ketika ada operasi tertib lalu lintas, seakan-akan dicari-cari kesalahan saya. Semua perangkat keselamatan di kendaraan saya sudah lengkap. Surat izin saya pun juga demikian. Tapi saya malah ditilang karena katanya spion notor saya terlalu kecil. Padahal spion yang saya gunakan ukurannya standard. Sejak saat itu saya tidak lagi percaya dengan polisi,” katanya.

Pendapat yang sama datang dari Fajar, masyarakat miskin di pesisir Sidoarjo. Ia mengatakan: “Tahun 2010-an lalu, saya pernah kehilangan sepeda motor. Ketika itu saya melapor kepada polisi. Sayangnya, laporan saya sepertinya tidak ditanggapi dengan serius. Saya curiga begitu karena ketika melakukan penyelidikan terkait kronologi mereka secara tidak langsung seperti meminta uang kepada saya. Saya ini orang miskin yang kehilangan sepeda motor, tidak mungkin saya punya uang lebih. Akhirnya sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari laporan saya itu. Polisi hanya mau mengusut kasus-kasus yang merugikan orang kaya saja sepertinya.”

Anthony, pemilik showroom mobil di Surabaya, menunjukkan rasa ketidakpercayaannya kepada polisi dengan berbeda. Ia memberikan tautan berita berisi hasil penelitian dari sebuah lembaga survey terkemuka di Indonesia yang menunjukkan adanya trend penurunan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Ia mengatakan kepada Maritime Fairtrade jika perasaannya kepada polisi sudah terwakilkan dari hasil survey Charta Politika itu.

Hasil survey yang diberikan oleh Anthony menunjukkan jika ada trend penurunan tingkat kepercayaan publik ke kepolisian. Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi hanya 55 persen saja. Mereka berada di dua terbawah dari lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. 

Angka tingkat kepercayaan publik kepada polisi itu turun sebesar 18 persen jika dibandingkan hasil survey dari lembaga yang sama pada Bulan Juni 2022 lalu. Pembunuhan seorang brigadir polisi yang dilakukan oleh jenderal bintang dua merupakan salah satu alasan utamanya.

Menyikapi masalah kepeceryaan dari masyarakat ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan melalui pernyataan resmi jika seluruh personel Polri harus segera melakukan reformasi kultural. Hal itu wajib dilakukan untuk bisa meraih kembali kepercayaan publik.

Dalam pernyataan resmi itu, Jenderal Listyo juga menekankan pentingnya seluruh personel Polri untuk melakukan pesan Presiden Jokowi yang diberikan kepadanya. Pesan itu adalah untuk tidak semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada polisi.

Reza Maulana, peneliti kebijakan publik, berpendapat jika reformasi kultural yang dilakukan oleh polisi seperti yang dikatakan Kapolri harus dilakukan di seluruh lini. “Jadi memang semuanya harus berubah hingga di level paling dasar sekalipun. Tidak cukup hanya dengan mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh jenderal bintang dua itu saja,” katanya.

“Penegakan-penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi juga harus dilakukan dengan seobyektif mungkin. Tidak boleh ada tebang pilih untuk mengungkap kasus apapun. Korban yang miskin maupun yang kaya harus mendapatkan bantuan yang sama dalam penanganan kasusnya. Para personel kepolisian juga harus memperbaiki diri. Jangan sampai ada lagi petugas kepolisian yang melakukan kriminal seperti pencurian atau bahkan menjual atau menggunakan narkoba,” pungkas Reza.

Top photo credit: iStock/ Lutfi Hanafi