Memenangkan perang melawan korupsi maritim

Lee Kok Leong, koresponden khusus kami, berbicara dengan Mark Pyman, pendiri CurbingCorruption.com.  Mark adalah seorang profesional anti-korupsi global berpengalaman yang telah beroperasi di tingkat pemerintahan tertinggi.  

Dalam wawancara ini, Mark menyampaikan pendapatnya tentang apa yang berhasil dalam melawan korupsi, dan mendukungnya dengan contoh-contoh kehidupan nyata.

Maritime Fairtrade (MF):  Apa saja langkah utama yang dapat dilakukan oleh perusahaan?  

Curbing Corruption (CC):  Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam mengurangi korupsi.

Mereka dapat ‘menertibkan rumah mereka sendiri’ dengan menetapkan program etika dan kepatuhan di dalam organisasi mereka. 

Mereka dapat mengambil peran terdepan dalam industri dengan menyatukan industri dan pemerintah untuk memecahkan masalah tertentu, seperti bea cukai di pelabuhan tertentu.

Mereka dapat bekerja di tingkat internasional dengan memastikan bahwa upaya pengurangan korupsi diintegrasikan ke dalam tantangan di seluruh industri, seperti memastikan bahwa teknologi baru juga bekerja untuk mengurangi korupsi di dalam industri serta meningkatkan efisiensi.

Ini adalah contoh dari Maersk, yang paling aktif dalam pemberantasan korupsi.  Mereka mengambil sikap yang sangat kuat terhadap penyuapan. 

Maersk telah banyak berinvestasi dalam menghentikan pembayaran fasilitasi, dimulai dengan sistem yang efektif yang mengharuskan kapten kapal mencatat semua permintaan fasilitasi kecil.

Tren penurunan jumlah permintaan ini di seluruh dunia dari Jan 2015 hingga Mei 2017 menunjukkan keberhasilan inisiatif mereka.

CFTC:  Di sisi lain, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pelabuhan dan bea cukai untuk mengurangi korupsi?

CC: Pelabuhan dan bea cukai juga bisa memainkan peran besar dengan bekerja sama dengan industri pelayaran. Di bawah ini adalah beberapa contoh semua pihak bekerja sama untuk membawakan dampak positif.

Reformasi pelayaran di pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia. Risiko korupsi di pelabuhan Indonesia tinggi, dan pembayaran uang pelicin merupakan hal biasa, terutama dalam bentuk permintaan seperti rokok dan minuman.

Perusahaan-perusahaan yang menolak untuk membayar sering dihukum dengan penundaan atau dengan denda karena dugaan ketidakpatuhan.

Selain itu, undang-undang dan prosedur bersifat ambigu dan buram, sehingga sulit bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan dan mencari solusi atas dugaan ketidakpatuhan.

Bekerja dengan pihak otoritas, Maritime Anti-Corruption Network (MACN) menyelesaikan hal-hal berikut.

  • Meluncurkan tindakan kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan sistem TI pelacakan kontainer
  • Mempromosikan sistem e-governance untuk lisensi ekspor tanpa uang tunai
  • Mengintegrasikan whistleblowing (pelaporan pelanggaran) ke dalam prosedur yang ada
  • Membangun forum pemangku kepentingan untuk diskusi
  • Meningkatkan kesadaran tentang hukum dan peraturan di sektor maritim

Proyek ini menghasilkan peningkatan dalam transparansi peraturan untuk mengimpor barang melalui Tanjung Priok dan juga meningkatkan akuntabilitas pemangku kepentingan utama pemerintah terhadap sektor swasta.

Reformasi pelabuhan di Argentina. Industri pelayaran yang beroperasi di Argentina menghadapi tantangan spesifik terkait dengan inspeksi penampung dan tangki, deklarasi khusus, dan praktik di atas kapal.

Data dari perusahaan pelayaran menyoroti masalah sistemis dengan permintaan pembayaran untuk penampung yang tidak bersih, termasuk kasus pemerasan.

Regulasi baru dirancang untuk meningkatkan area spesifik: persetujuan untuk penampung atau tangki dari kapal untuk pemuatan produk pertanian, pengembangan sistem TI baru untuk pemrosesan dan pendaftaran inspeksi penampung / tangki.

Lebih khusus lagi, regulasi-regulasi baru 

  • membatasi kebijakan inspektur dengan memiliki definisi dan kriteria obyektif yang lebih tepat untuk penolakan penampung atau tangki
  • memperkenalkan rotasi inspektur di pelabuhan dan terminal untuk menghambat kolusi dan pengembangan pengaturan yang tepat di pelabuhan tertentu dan interaksi klien
  • menambah jangka waktu yang diizinkan untuk mengatasi kekurangan masa tunggu
  • memperkuat mekanisme kontrol dengan membuat Pengadilan Banding Teknis baru
  • mengembangkan matriks risiko berdasarkan inspeksi yang akan diawasi
  • membangun saluran hotline pengaduan pelanggaran yang dapat dipercaya

Reformasi pelabuhan Eropa.  Kapten melaporkan bahwa kadang-kadang, pelabuhan Eropa memang mempersyaratkan pembayaran, mis. di Spanyol. Namun, beberapa pelabuhan telah mengambil inisiatif untuk mengurangi risiko penyuapan.

Pada tahun 2012, Pelabuhan Rotterdam menandatangani Surat Komitmen kepada Global Compact PBB, salah satu prinsip yang mencakup anti-penyuapan.

Otoritas Pelabuhan Hamburg telah membentuk komite anti-korupsi untuk memerangi penyuapan.

Selain itu, Ukraina memperkenalkan sistem pemberian izin kargo elektronik untuk mengurangi suap.

Reformasi pelabuhan di Nigeria.  Nigeria dianggap sebagai salah satu negara yang paling menantang untuk menjalankan bisnis karena korupsi sistemis.

MACN mendukung proyek percontohan yang diterapkan bersama dengan otoritas lokal dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menangani elemen-elemen yang rentan dalam proses-proses persinggahan di pelabuhan tempat korupsi rawan terjadi. Tindakan yang dilakukan di antaranya

  • meningkatkan dan menyelaraskan prosedur pemberian izin pelabuhan pejabat publik
  • membangun mekanisme pengaduan baru yang memungkinkan perusahaan untuk mengajukan pengaduan ketika dihadapkan dengan tuntutan yang tidak patut dari pejabat pemerintah
  • melakukan pelatihan anti-korupsi pejabat terpilih
  • mengembangkan kebijakan anti-korupsi untuk semua lembaga terkait

CFTC:  Menurut Anda, apa faktor penentu keberhasilan utama yang harus dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan pelayaran agar berhasil melawan korupsi?

CC:  Saya bisa memberikan daftar panjang tentang faktor penentu keberhasilan kepada Anda untuk melawan korupsi, tetapi saya tidak akan melakukannya. Karena dalam suatu industri yang hanya memberikan perhatian dalam jumlah kecil sejauh ini untuk korupsi, apa yang dibutuhkan adalah katalis, bukan daftar dari semua faktor tersebut.

Jenis katalis yang paling dramatis adalah krisis. Seperti perbankan, yang melibatkan Danske Bank di Estonia pada saat ini.

Korupsi, dalam beberapa lingkungan, perlu sesuatu yang mengerikan terjadi untuk memicu tindakan korektif.

Sebagai contoh, tenggelamnya feri Sewol, dalam perjalanan dari Incheon menuju Jeju di Korea Selatan pada bulan April 2014, dengan hilangnya 304 nyawa.

Korupsi, baik di sisi pemerintah dan perusahaan, merupakan bagian penting dari alasan bencana.

Tetapi ada yang lain, yang lebih positif, yaitu katalis perubahan.

Salah satunya adalah kehadiran individu yang berpikiran maju di tingkat regulasi internasional, seperti di Organisasi Maritim Internasional.

Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa hanya beberapa orang seperti itu di tingkat yang tepat yang telah membantu mengubah norma-norma dari industri. Salah satu contohnya adalah cara industri pertambangan global menjadi lebih memperhatikan korupsi.

Katalis kedua yang memungkinan adalah beberapa perusahaan di sektor ini berkolaborasi dalam memimpin perubahan. Anda sudah memiliki satu perusahaan seperti itu, Maersk, dengan pendirian kuat dalam memberantas korupsi.

Dengan hanya beberapa lagi, mereka dapat memimpin perubahan norma di dalam industri tersebut.

Katalis ketiga adalah teknologi.

Selama Anda memperhatikan peluang anti korupsi – dan risiko – dalam teknologi baru, Anda dapat menimbulkan dampak yang sangat besar.

E-procurement telah menjadi salah satu teknologi yang mengurangi korupsi secara dramatis di berbagai lingkungan yang ‘sulit’, seperti di Ukraina (peluncuran e-procurement ‘Pro-Zorro’).

Like this article?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Donate to the cause and support independent journalism

Fight against corruption, stand for justice and equality.
Advocating for ethics and transparency in Asia’s maritime industry, we raise awareness through independent journalism.

We believe in the power of individuals to trigger changes and uplift the image of the maritime industry. As such, we publish stories to keep our readers informed to enable them to make educated decisions.

We invite our readers to support the cause and be part of the fight against corruption.

Join our community for the price of a cup of coffee or any other amounts that you wish.

This is a secure webpage.
We do not store your credit card information.

Related STORIES