Nelayan Indonesia: “Tolong Jangan Naikkan Harga Bahan Bakar, Kami Sudah Menumpuk Hutang.”

Wajah Supardi jelas sekali menahan emosi ketika berbincang dengan kami soal rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ia yang baru pulang melaut dan gagal mendapatkan ikan pada hari itu pun menilai jika pemerintah sama saja membuat dirinya dan nelayan-nelayan lain di seluruh Indonesia semakin miskin jika tetap akan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi.

“Kita ini sudah miskin, buat hidup sehari-harinya sudah susah. Ini lagi pemerintah mau menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Mau hidup bagaimana lagi ini kita. Hutang saya sudah dimana-mana. Nyari ikan akhir-akhir ini juga susah karena gelombang laut sering tinggi,” ujar Supardi.

Supardi kembali dari perjalanan memancing.

Pemerintah Indonesia saat ini memang sedang mematangkan rencana untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Untuk bahan bakar diesel bersubsidi yang digunakan oleh nelayan-nelayan seperti Supardi, kenaikan harga diprediksi menjadi sekitar IDR 7,000 per liter atau akan mengalami kenaikan sebesar IDR 2,000 per liter.

Meski hanya terbilang naik sebesar IDR 2,000 per liter, bagi Supardi ini akan sangat terasa. Sebab, setiap hari ia memerlukan lebih kurang 30 liter untuk bisa pergi melaut. Jika dihitung, ia harus mengalokasikan tambahan sekitar IDR 60,000 setiap hari untuk melaut. 

“Padahal nggak perlu ada kenaikan harga ini hidup sudah susah. Mau beli lauk pauk buat keluarga aja sering nggak mampu. Sering saya dan keluarga hanya makan nasi dengan kecap manis saja. Ini jelas yang sudah pasti adalah hutang saya akan tambah banyak,” kata pria dengan empat orang anak ini.

Kampung Nelayan di pesisir pantai Sidoarjo.

Berbeda dengan Supardi, Jarwo yang juga nelayan area pesisir Sidoarjo justru malah setuju dengan rencana pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Namun, persetujuan Jarwo itu didasari beberapa syarat mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya adalah jaminan ketersediaan bahan bakar diesel bersubsidi untuk para nelayan.

“Sekarang gini, sudah hampir satu tahun lebih ini bahan bakar diesel bersubsidi susah nyarinya. Sering saya harus naik motor 10 kilometer untuk bisa membeli bahan bakar diesel bersubsidi. Tidak apa-apa naik asalkan ada jaminan ketersediaan supply bahan bakar bersubsidi buat kami para nelayan. Kalau tidak bisa menjamin itu, ya jangan dinaikkan lah atau nanti kita bisa melakukan aksi massa,” cetus Jarwo.

Kios BBM di desa nelayan.

Tidak menampik bahwa kenaikan harga bahan bakar bersubsidi akan menganggu neraca keuangan keluarganya, Jarwo mengatakan bahwa dirinya akan bekerja lebih keras agar bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya. 

“Gimana pun juga, yang bisa menolong kita dan keluarga kita adalah diri kita sendiri. Saya sudah berhenti berharap sama pemerintah dan politisi. Mereka yang harusnya membantu kita para orang miskin seringnya malah lupa kalau kita juga yang milih mereka,” katanya.

Jarwo mengaku telah memiliki beberapa rencana ketika kelak harga bahan bakar bersubsidi benar-benar naik. Salah satunya adalah dengan memangkas jam istirahatnya. Setelah melaut, ia berencana bekerja serabutan hingga menjelang pukul 18.00 sore. Hal ini sesungguhnya adalah pola yang tidak sehat. Karena, Jarwo harus pergi melaut sekitar pukul 22.00 malam dan baru kembali ke darat pada sekitar pukul 12.00 siang.

“Ya mau bagaimana lagi, kalau saya tidak bekerja lebih keras, keluarga saya mau dikasih makan apa? Tidak apa-apa jam istirahat saya sedikit, yang penting keluarga masih bisa makan dengan layak. Semua tagihan bisa terbayarkan. Biarkan saya kurang istirahat tidak apa-apa,” kata Jarwo memungkaskan.

Perahu nelayan tradisional.

Menanggapi cerita di atas, ekonom Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) YAPAN Gogi Kurniawan meminta agar pemerintah mengkaji kembali masalah rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi ini dengan sangat matang. Meski, di sisi lain ia memahami beban negara yang akan bertambah banyak jika harga bahan bakar bersubsidi tidak dinaikkan. 

“Kalau tidak dinaikkan, Menteri Keuangan sudah mengatakan jika beban negara di tahun 2023 bertambah hingga IDR 195 trilliun. Tentunya ini akan berat. Tapi, kalau dinaikkan, di sisi lain, orang yang miskin akan bertambah miskin karena seringnya harga bahan-bahan pokok langsung naik bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Ini pemerintah harus benar-benar bijak dan hati-hati,” kata Gogi.

Besaran lonjakan inflasi menurut Gogi juga harus turut diwaspadai oleh pemerintah. Lonjakan inflasi yang begitu tinggi pernah menjadi catatannya ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. 

“Di 2005, inflasi tembus 17.11 persen ketika harga bahan bakar diesel bersubsidi dinaikkan sebesar 27.3 persen dan bensin dinaikkan 32.6 persen. Dengan catatan itu, saat ini pemerintah harus sudah punya skema penanganan masalah yang muncul usai kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Bisa dengan operasi pasar murah atau apa gitu yang bisa membantu masyarakat. Karena ini kondisi global juga sedang tidak baik-baik saja dan bisa berdampak langsung ke perekonomian masyarakat,” urai Gogi.

Antrian panjang di SPBU.

Sebagai informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo di berbagai kesempatan dalam beberapa hari terakhir ini telah mengeluarkan pernyataan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Kabinet dari Presiden Joko Widodo mengungkapkan jika rencana yang ada dikarenakan biaya subsidi bahan bakar telah terlalu membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Alokasi subsidi yang akan dipangkas nantinya akan diwujudkan sebagai bantuan-bantuan bagi masyarakat Indonesia yang akan mulai disalurkan sejak awal Bulan September.

All photos credit: Ibnu Wibowo

Ibnu Wibowo

Ibnu Wibowo

Ibnu Wibowo, Indonesia journalist, is a former political journalist with high dedication and determination to his craft. He is interested in writing about politics and international relations.

The best maritime news and insights delivered to you.

Here's what you can expect from us:

  • News & key insights covering the maritime industry
  • Expert analysis and opinions on maritime corruption and more
  • Exclusive interviews