Kepolisian Indonesia kembali mendapatkan tantangan berat. Setelah tiga orang jenderal menjadi tersangka kasus pembunuhan, kali ini adalah seorang jenderal yang menjadi tersangka kasus peredaran narkoba. Jenderal bintang dua berinisial TM itu ditangkap oleh Satuan Propam Polri karena diduga menjual barang bukti dari kasus narkoba yang berhasil ia ungkap. Jumlah narkoba yang dijual pun jumlahnya tidak sedikit. 1,5 kg sabu-sabu diduga telah berhasil dijual oleh jenderal itu bersama kelompoknya.
Kasus itu awalnya terungkap saat Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengumpulkan seluruh pejabat elite Polri untuk diberikan pengarahan terkait kepercayaan masyarakat kepada polisi yang terus turun. Tiba-tiba, informasi beredar jika seorang jenderal bintang dua diisukan ditangkap oleh Divisi Propam Polri karena diduga menjadi bandar narkoba. Tak lama kemudian, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, membenarkan isu itu.
Dalam konferensi pers pada waktu itu, Jenderal Polisi Listyo mengatakan jika penangkapan jenderal polisi bintang dua itu merupakan hasil pengembangan kasus narkoba yang tengah diusut oleh pihak kepolisian. Dari penyelidikan, total empat orang polisi dijadikan tersangka karena diduga menjadi bandar narkoba. Narkoba yang diduga dijual itu adalah bagian dari barang bukti 41 kg sabu-sabu yang pernah diungkap oleh Kepolisian Bukit Tinggi di Bulan Mei lalu.
Rudianto, peneliti kebijakan publik, menilai jika pengungkapan kasus narkoba ini adalah ujian bagi Polri. Jika berhasil mengungkap kasus ini dengan transparan, ia meyakini jika kepercayaan masyarakat kepada kepolisian bisa perlahan pulih.
“Setelah akhir-akhir ini ada banyak kasus yang melibatkan pejabat kepolisian, bahkan ada beberapa yang melibatkan jenderal polisi, tentunya ini akan menjadi momen krusial bagi mereka. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah polisi bisa kembali meraih kepercayaan publik?
“Memang sekarang ini, dengan penangkapan jenderal polisi, bisa dibilang adalah bukti nyata keseriusan Polri untuk memerangi peredaran narkoba. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kasus ini harus diusut tuntas dan transparan. Selain itu, Polri juga wajib memberantas anggota-anggota kepolisian lain yang terlibat dalam peredaran atau penyahgunaan narkoba. Wajib ada tes urin random secara berkala kepada seluruh anggota kepolisian,” katanya.
Lebih lanjut, Rudianto mengingatkan agar Polri tidak menjadikan penangkapan TM sebagai ajang perang di faksi-faksi internal kepolisian. Menurutnya, hal itu berpotensi besar untuk terjadi. “Setelah FS yang jadi tersangka pembunuhan dikaitkan dengan faksi internal Polri yang jadi beking kartel perjudian, sekarang ada TM diduga yang menjadi bandar narkoba. Jangan sampai ini adalah ajang perang faksi-faksi internal Polri. Kalau itu yang terjadi ya akhirnya sama saja,” tegasnya.
Muhammad Reza, kriminolog, di sisi lain mengatakan jika peran kepolisian sangat vital dalam perang terhadap peredaran narkoba. Vitalnya peranan itu juga menjadikan mereka rentan untuk turut serta menjadi bagian dari pelaku peredaran narkoba.
“Karena sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki akses kepada database kelompok-kelompok yang diduga menjadi bandar narkoba. Mereka juga memiliki akses terhadap barang bukti yang disita dari hasil pengungkapan kasus. Jika para personil kepolisian tidak memiliki integritas, maka sudah tentu mereka akan menjadi pelaku peredaran narkoba. Momen ini adalah waktu yang tepat bagi Polri untuk menunjukan keseriusan mereka dalam memerangi peredaran narkoba. Mereka harus memerangi narkoba dari internal kepolisian terlebih dahulu,” jelasnya.
Berdasarkan penelitian yang ia lakukan beberapa waktu yang lalu, Reza juga mengungkapkan jika kerentanan pihak kepolisian untuk terlibat di jaringan peredaran narkoba adalah karena sebuah kondisi khusus.
“Kondisi itu adalah minimnya produsen narkoba di Indonesia. Ini menjadikan hampir seluruh narkoba yang beredar di Indonesia adalah impor. Dengan demikian, keterlibatan penegak hukum yang tidak memiliki integritas menjadi sangat penting bagi kartel-kartel narkoba untuk bisa menjamin keamanan rute pengiriman narkoba dari luar negeri dan juga rute distribusinya di Indonesia,” ujarnya.
Salah satu pejabat tinggi di Kepolisian Jawa Timur mengatakan secara anonim kepada Maritime Fairtrade jika tertangkapnya seorang jenderal polisi bintang dua karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba sangat melukai citra kepolisian. Secara personal pun, sumber itu merasa sangat marah dengan tingkah koleganya itu.
“Ini Kepolisian Indonesia sedang mendapatkan cobaan yang terus menerus. Secara personal pun saya tidak habis pikir dengan ulah TM. Sebagai jenderal polisi bintang dua kenapa bisa dia sebodoh itu menjadi bagian dari kartel peredaran narkoba. Ketika pasukan yang saya bawahi di sini mempertaruhkan nyawanya untuk bisa memberantas peredaran narkoba, di sisi lain justru ada jenderal polisi bintang dua yang menjadi bandar narkoba. Saya jujur sangat malu dan marah di waktu yang bersamaan,” kata sumber itu.
Terbaru, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, memastikan bakal menindak tegas seluruh petugas kepolisian yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam sebuah pernyataan resmi, Jenderal Polisi Listyo memastikan tidak pandang bulu dalam menindak para pelanggar hukum di internal kepolisian. Bukan hanya masalah narkoba, ia memastikanakan memberikan hukuman berat kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum.
Jenderal Polisi Listyo juga memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak menerapkan gaya hidup mewah. Seluruh anggota Polri beserta keluarganya dilarang untuk memamerkan gaya hidup mewah melalui media sosial apapun. Semua bagian kepolisian juga wajib menerapkan pola hidup sederhana.
Top photo credit: iStock/ Herwin Bahar. Stok foto seorang perwira polisi Indonesia.
